Sudah bertahun- tahun lamanya Israel terus menghadang palestina. Entah sampai kapan, yang jelas hingga detik ini belum ada titik terang antara keduanya. Pernah mengadakan gencatan senjata tetapi tidak berlangsung lama, semua kembali seperti semula.

Warga palestina banyak yang tewas dalam peristiwa ini, bukan hanya bala tentara saja yang tewas tetapi kebanyakan warga sipil yang turut menjadi bulan-bulanan tentara israel. Anak – anak, wanita, bayi dan bahkan tenaga medis yang tidak boleh di perangi justru pernah diberitakan di tembak oleh tentara zionis israel. Begitu kejamnya, sehingga seluruh dunia internasional mengutuk aksi israel ini.

Pada saat ini beredar kabar bahwa israel akan mencaplok wilayah tepi barat palestina dimana itu membuat palestina dan dunia internasional semakin geram. Padahal sesuai perjanjian internasional, Tepi Barat termasuk Lembah Yordania dan Yerusalem Timur adalah wilayah Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat mencanangkan 1 Juli lalu sebagai momen diterapkannya rencana perdamaian Peresiden AS, Donald Trump. Trump mengumumkan rencana tersebut di Washington pada Januari lalu, di mana dia menyebutnya sebagai “kesepakatan terbesar abad ini”. Rencana itu dianggap memberikan jalan bagi Israel untuk menduduki sebagian Tepi Barat, yang dipandang melanggar hukum internasional.

Pada Juni, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengisyaratkan bahwa AS tidak akan menghalangi sekutunya itu mencaplok Tepi Barat. “Keputusan mengenai kebijakan perluasan kedaulatan di tempat lain merupakan hak sepenuhnya dari Israel,” ujar Mike Pompeo. Proyek ini dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang berusaha memperluas kedaulatan Israel ke sebagian wilayah Tepi Barat yang telah didirikan permukiman-permukiman Yahudi.

Jika disetujui, rencana ini akan mencakup 30% dari luas wilayah Tepi Barat – wilayah yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan.Langkah Israel itu sejalan dengan prakarsa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kerangka “Visi Perdamaian” – rencana untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang diumumkan Januari lalu.

“Kami sangat khawatir bahwa rencana pemerintah Israel untuk melakukan aneksasi wilayah secara sepihak akan menghasilkan perpecahan mendasar antara Israel dan komunitas kami,” begitulah bunyi surat yang diorganisasikan oleh kelompok advokasi Yachad. Dilansir dari Jewish News Surat tersebut diharapkan dapat dikirim kepada Menteri Urusan Diaspora Israel Omer Yankelevich. Empat negara yakni Jerman, Perancis, Yordania, dan Mesir menentang rencana Israel untuk mencaplok bagian-bagian wilayah Palestina di Tepi Barat.

Sebuah pers rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan setiap aneksasi wilayah Palestina akan menjadi pelanggaran hukum internasional dan membahayakan pondasi perdamaian. Mereka lantas memperingatkan bahwa rencana Israel dalam mencaplok bagian-bagian Tepi Barat sarat dengan konsekuensi. Jika rencana tersebut terealisasi, keempat negara tersebut juga mengancam akan memengaruhi hubungan mereka dengan Israel sebagaimana dilansir dari Anadolu Agency.

Presiden palestina berunding dengan pihak israel untuk membicarakan perdamaian, tetapi sesaat sebelum perundingan perdamaian dilanjutkan, pihak Palestina meminta Israel terlebih dahulu menghentikan rencana menguasai sebagian wilayah Tepi Barat.

Dilansir dari laman Asharq Al-Awsat, Kamis 16 Juli 2020, Abbas menyampaikan kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melalui sambungan telepon bahwa perundingan lanjutan harus didasari pada resolusi internasional dan mediasi Kuartet Internasional, yakni (AS), Rusia, Uni Eropa, dan PBB. Abbas juga mengapresiasi posisi Inggris yang mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui solusi dua negara.

Dalam sebuah opini di surat kabar Israel bernama Yedioth Ahronoth, Johnhon memperingatkan bahwa pencaplokan wilayah Tepi barat oleh Israel dianggap melanggar hukum internasional dan membahayakan hubungan Israel dengan negara-negara Arab dan Muslim.Johnson menegaskan kembali komitmen Inggris terhadap solusi dua negara dan implementasi resolusi PBB. Inggris, kata dia, tetap menolak rencana Israel mencaplok tanah Palestina. Bahkan Ratu Elizabeth menolak rencana pencaplokan Tepi Barat.

“Saya sangat berharap agar pencaplokan wilayah Tepi Barat tidak berlanjut. Jika itu terjadi, Inggris tidak akan mengakui perubahan pada garis 1967, kecuali yang disepakati antara kedua belah pihak (Israel-Palestina),” tulis Johnson